13 tuntutan gila: Arab Saudi dan sekutu Yahudinya menganggap Qatar bukan negara berdaulat?

Sunday, June 25, 2017
Qatar Sebut 13 Tuntutan Arab Saudi Tak Masuk Akal

DOHA  - Pemerintah Qatar, Sabtu (24/6/2017) mengatakan, 13 tuntutan yang diberikan Arab Saudi dan sekutunya untuk mengakhiri isolasi dianggap tak masuk akal.

Pada Khamis lalu, Arab Saudi dan sekutunya mengirimkan 13 tuntutan yang harus dipenuhi Qatar untuk mengakhiri krisis diplomatik yang sudah berlangsung lebih dari dua minggu ini.

Baca: Abaikan Saudi, Turki Tolak Tutup Pangkalan Militernya di Qatar

Meski belum dipublikasikan dokumen yang dibawa delegasi Kuwait yang berperanan sebagai penengah itu sudah banyak dibocorkan ke publik.

Arab Saudi dan sekutunya antara lain meminta Qatar mengikuti negara-negara Timur Tengah lainnya menjadikan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi terlarang.

Selain itu Qatar juga diminta memutus hubungan diplomatik dengan Iran, menutup pangkalan militer Turki, dan menutup stesyen televisyen Al Jazeera.

Qatar juga dituntut menghentikan dukungan untuk kelompok-kelompok oposisi di Bahrain, Mesir, Arab Saudi, dan   Emirate Arab Bersatu.

Jurucakap pemerintah Qatar Sheikh Saif bin Ahmed al-Thani kemudian merespon tuntutan dari keempat negara itu.

"Blokade ini bukan ditujukan untuk memerangi terorisme tetapi untuk melanggar kedaulatan Qatar dan mencampuri urusan luar negeri kami," ujar Sheikh Saif.

Saif kemudian menyebut bahwa Menteri Luar AS Rex Tillerson menyatakan Washington menginginkan daftar tuntutan yang "masuk akal dan boleh dilaksanakan".

"Daftar ini tak memenuhi standard itu (masuk akal dan boleh dilaksanakan)," kata Sheikh Saif.

Arab Saudi dan sekutunya terus menekan Qatar agar memenuhi tuntutan mereka.

Bahkan Menlu Uni Emirat Arab Anwar Gargash memperingatkan Qatar harus menjalankan dengan serius tuntutan itu atau menghadapi "perceraian" dari para tetangganya.

Krisis diplomatik di Timur Tengah ini membuat Washington kesulitan kerana semua negara yang terlibat adalah sekutunya.

Menteri luar Tillerson sebenarnya mencoba menjadi mediator, tetapi Rumah Putih lebih memilih lepas tangan dan menyebut krisis diplomatik ini sebagai "masalah keluarga".

Sumber: Kompas.com